DR. HARRY AZHAR AZIS, MA | WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI I DPP GOLKAR 2009 - 2015
Populer dilihat
Situs lain
Govt calls for postponement of Mandiri acquisition of BTN

Sumber : http://www.thejakartapost.com, 25 April 2014

Dahlan said Mandiri’s acquisition of BTN would help boost BTN’s capacity in providing mortgages — a task BTN could not complete on its own due to its limited loans even compared to those provided by banks whose main products did not include mortgages. 

Dahlan also said that the acquisition would position the bank as one of the top three in ASEAN. 

Bank Mandiri is worth Rp 733.1 trillion and BTN Rp 131.17 trillion.

However, on Tuesday, Minister Hatta said he had yet to receive reports from Dahlan regarding the planned acquisition.

Harry Azhar Azis, deputy head of the House of Representatives Commission XI overseeing finance and also a Golkar Party politician, also said Dahlan should fully understand the regulations on share transfers. 

According to Harry, the transfer of shares at a state-owned company needed to be discussed by a privatization committee consisting of the coordinating economic minister, finance minister and state-owned enterprises minister, led by the President.

[read more]
Pemerintah Tak Punya Strategi Atasi Rokok

Sumber : https://id.berita.yahoo.com, 22 April 2014

Menurut Harry, itu terlihat sampai saat ini rokok masih dipakai pemerintah untuk mendapat pemasukan sebesar-besarnya.

Sedangkan aspek tenaga kerja dan kesehatan tak pernah digarap serius.

"Lihat saja, sekarang yang mengurusi rokok itu hanya Kementerian Keuangan saja melalui bea cukai. Target pendapatan cukai dibuat naik terus. Akibatnya produksi rokok juga terus meningkat," kata Harry Selasa(22/4/2014).

Harry mengatakan, tahun 2014 target produksi rokok adalah 206 milliar batang. Tapi lihat, ujar Harry belum sampai tengah tahun produksi rokok sudah 302 milliar batang.

[read more]
Produksi Rokok Putih di Indonesia Harus Dikurangi

Sumber : http://www.tribunnews.com, 22 April 2014

Menurut Harry strategi mengurangi rokok putih dan rokok kretek putih bisa jadi cara baik untuk menambah lapangan kerja.

Sebab, ucap Harry, produksi rokok putih dan rokok kretek putih justru mengurangi tenaga kerja di industri rokok.

"Sebab kan dibuatnya oleh mesin," kata Harry.

Namun, ketika rokok putih dan rokok kretek putih produksinya berkurang, perusahaan rokok harus menggenjot produksi rokok kretek tangan khas Indonesia.

"Dengan begitu akan lebih banyak penyerapan tenaga kerja di Industri rokok," katanya.

[read more]
DPR: Akuisisi BTN Terganjal Program Perumahan

Sumber : http://www.tempo.co, 17 April 2014

Selain itu, sebenarnya langkah akuisisi ini masih panjang. Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Aziz menyatakan, meski kabar instruksi Kementerian BUMN mengenai akuisisi ini santer, banyak hal yang harus dilakukan. Di antaranya, mesti mendapat persetujuan Dewan. “Itu wacana di internal, belum menjadi program Komite Privatisasi,” kata Harry. “Komite akan meminta persetujuan Komisi BUMN dan Keuangan.”

[read more]
Akuisisi BTN oleh Mandiri harus seizin DPR

Sumber : http://keuangan.kontan.co.id, 12 April 2014

Menurut Harry Azhar Aziz, Wakil Ketua Komisi XI DPR, saham Bank BUMN jelas milik negara. Sehingga, penjualan saham tersebut, meskipun dibeli oleh BUMN, lainnya tetap harus mendapat persetujuan DPR. "Jadi, mau pakai prosedur apapun pembeliannya, mau pakai uang kopi atau uang teh, itu harus mendapat persetujuan DPR!," kata Harry saat dihubungi KONTAN, Selasa, (15/4).

Politisi Golkar tersebut menegaskan agar mendapat persetujuan dari DPR, jika memang benar akan dilakukan, seharusnya rencana penjualan saham BUMN itu diajukan oleh Kementerian BUMN ke Komite Privatisasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. "Jadi, kalau rencana akuisisi BTN oleh Mandiri jalan terus tanpa persetujuan DPR, siap-siap saja karena itu jelas melanggar UU," ujar Harry.

[read more]
Caleg Incumbent Batam Bakal Isi DPRD Kepri

Sumber : http://www.tanjungpinangpos.co.id, 12 April 2014

Pantauan Tanjungpinang Pos di lapangan, proses rekapitulasi mulai berjalan, Jumat (11/4). Namun waktu pelaksanaannya tidak berjalan serentak. Selain jadwal mulai jam pukuk 10.00, ada juga yang memulai sidang pukul 14.00.

Namun dari berbagai sumber yang diterima, diperoleh informasi jika banyak calon incumbent yang tidak bertahan. Termasuk untuk DPRD Batam. Diperkirakan, wajah lama di DPR RI yang bertahan dari Dapil Kepri, hanya politisi Golkar, Harry Azhar Azis.
Harry mendomenasi perolehan suara caleg di Partai Golkar untuk DPR RI. Di hampir semua daerah, Harry unggul dari caleg DPR RI Golkar lainnya. Walau bukan mendominasi suara di Batam, namun perolehannya signifikan dan tidak mampu ditandingi caleg Golkar lainnya.

“Kalau Harry, kan dari sejak awal sudah ibarat Pemilu untuk DPR RI, tinggal mencari kursi kedua dan ketiga,” kata politisi Batam yang enggan disebut namanya.

Harry berpotensi akan mendapat teman untuk ke DPR RI dari PAN, Asman Abnur yang sebelumnya anggota DPR RI dari Riau. Sementara untuk kursi ketiga, peluangnya ada di tangan mantan Wali Kota Batam, yang saat ini menjadi Ketua LAM Batam, Nyat Kadir.

[read more]
Pengawasan Bansos Perlu Diperketat

Sumber : http://www.tempo.co

Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis mengatakan dana bantuan sosial (bansos) tetap harus dicairkan. "Tapi perlu diperketat pengawasannya," katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 11 April 2014.

Ia pun mempersilakan pemerintah mengaudit dana bansos di kementerian ataupun lembaga negara. Jika memang diperlukan, Harry melanjutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa membuat unit khusus untuk mengawasi dan mencegah penyalahgunaan bansos tersebut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebut pemerintah akan meninjau ulang dana bantuan sosial. "Di sebelas kementerian dan lembaga," katanya di kantornya.

[read more]
Golkar: Ical tetap dijagokan sebagai capres

Sumber : http://nasional.kontan.co.id, 10 April 2014

Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari fraksi Golkar mengaku belum ada nama lain sebagai capres yang diusung oleh Golkar selain Aburizal Bakrie.

Ia juga meyakini isu yang berhembus bahwasanya ada kader Golkar yang siap bertarung sebagai cawapres, dinilai tidak akan memecahkan suara Golkar (10/4).

"Saya tegaskan bahwa yang berwenang untuk memutuskan calon presiden Golkar adalah Rapimnas. Satu-satunya lembaga yang berhak memutuskan hanya Rapimnas, dan sampai sekarang belum ada Rapimnas lain yang menghasilkan nama lain selain Aburizal Bakrie," tandasnya.

Harry menilai, komposisi kader Golkar yang banyak politisi mendorong setiap kader di dalamnya jika ditanya siap atau tidak menjadi presiden atau jabatan apapun, jawaban selalu akan siap.

Sehingga, munculnya saran-saran untuk mengusung nama lain dari internal Golkar sebagai capres, tidak bisa ditepis.

[read more]
Ketua Dewan Kawasan Harus Perjelas Regulasi FTZ

Sumber : http://batamtoday.com, 10 April 2014

Ketua Dewan Kawasan (DK) Provinsi Kepulauan Riau harus memperjelas lagi tentang regulasi free trade zone (FTZ) di Kepri jika memang ingin menarik lebih banyak lagi investor. Permasalahan lahan yang menjadi salah satu faktor memperlambat perkembangan FTZ khususnya di Kota Tanjungpinang, bukanlah suatu permasalahan.

"Kalau masalah lahan itukan masalah alam. Bukan tidak ada lahan tapi aturannya yang belum jelas," kata Harry Azhar Azis, Wakil Komisi IX DPR RI.

Harry mencontohkan, investor yang ingin masuk ke Singapura yang memiliki luas lahan lebih kecil dari Batam dan Bintan. Hal itu dikarenakan Singapura memiliki regulasi yang jelas. "Jadi bukan lahan masalahnya. Regulasinya saja yang harus diperjelas," katanya.

[read more]
Harry: Perlu Unit Analisis Ekonomi FTZ

Sumber : http://www.tanjungpinangpos.co.id, Jum'at 11April 2014

Harry Azhar Azis mengusulkan agar Dewan Kawasan (DK) Batam Bintan Karimun (BBK) membentuk Unit Analisis Pengembangan Ekonomi Free Trade Zone (FTZ) di Bintan, Karimun dan Tanjungpinang.Menurutnya, ke depan unit ini bisa membantu mempercepat pengembangan FTZ. Terlebih saat ini, FTZ di tiga daerah ini masih mandek.

DK, kata dia, punya wewenang untuk membentuk unit ini. Sedangkan biayanya sudah jelas ada dari APBN. Selagi berbasis untuk kemajuan FTZ dan daerah, DK bisa membentuknya.Bank Indonesia (BI), merupakan salah satu perbankan yang sudah menerapkannya.

[read more]
Jul 2014
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Agenda
Artikel
Visitor
Today : 1104
Yesterday : 1003
This month : 30593
This year : 556003
All : 1733338
Terbaru