DR. HARRY AZHAR AZIS, MA | WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI I DPP GOLKAR 2009 - 2015
Populer dilihat
Situs lain
Hatta Akui Birokrasi Penyebab Aturan Pajak untuk Lamborghini Cs Mandek

Sumber : http://hariansib.co/

"Ya kalau membuat PP itu ya seperti itu. Birokrasi kita masih seperti ini. Diudag-udag (dikejar-kejar) juga masih begitu," sebutnya.

Hatta juga membantah soal tudingan lobi dari kelompok yang berkepentingan untuk memperlambat terbitnya PP. Hatta memastikan aturan ini segera diterbitkan pemerintah.

"Nggak ada (lobi), jangan curiga. PP dibikin oleh Kementerian keuangan, yang jelas sudah selesai," ujar Hatta.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai ada unsur dari pemerintahan yang masih tidak setuju akan hal tersebut. Sehingga proses terhenti dan aturan tidak kunjung diberlakukan.

"Aturan ini kan tidak hanya di satu kementerian. Kalau Kemenkeu sudah beres, kan ada kementerian lain. Jadi ada yang tidak setuju, makanya tidak terbit," ungkap Harry saat dihubungi detikFinance.(detikfinance/d) 

[read more]
Harry Azhar Aziz Ingatkan Jasa Investasi Ada Logo
Sumber : http://modusnews1.blogspot.com/
Menurut Harry, Otoritas Jasa Keuangan adalah badan yang bertanggung jawab dan dilindungi undang-undang untuk mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia. Baik itu perbankan, asuransi, jual beli saham hingga jasa investasi. Dan, berkaitan jasa investasi ini, ada satu himbauan dan diminta masyarakat hati-hati memilih jasa investasi, apalagi jasa investasi belum terdaftar di OJK.

" Perlu saya ingatkan, masyarakat saat ini banyak tertatarik berinvestasi di jasa keuangan yang dikelola ustad Yusuf Mansyur. Satu poin yang saya ingatkan, bahwa jasa investasi itu belum ada izin dari OJK. Saya dapat data, jasa ini menghimpun hampir Rp 45 miliar, dan sekitar Rp 15 miliar diantaranya‎ dikelola dalam investasi. Dan berkaitan investasi inilah, patut hati-hati karena jika terjadi kegagalan investasi, maka nasabah akan rugi, dan pemerintah tidak akan bertanggung jawab. Oleh itu, saya juga menekankan agar usaha investasi Ustad Jusuf Mansyur segera diperiksa, karena memang baik di pusat maupun di daerah belum ada izin,"papar Harry Azhar Aziz, Jumat (14/3) di Tanjungpinang.
[read more]
Pajak Lamborghini Cs Tak Juga Naik, Anggota DPR: Ada yang Melobi Pemerintah

Sumber : http://finance.detik.com/

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai, ada unsur dari pemerintahan yang masih tidak setuju PPnBM mobil mewah naik. Sehingga proses terhenti dan aturan tidak kunjung diberlakukan.

"Aturan ini kan tidak hanya di satu kementerian. Kalau Kemenkeu sudah beres, kan ada kementerian lain. Jadi ada yang tidak setuju, makanya tidak terbit," ungkap Harry saat dihubungi detikFinance, Rabu (19/3/2014).

Harry juga menilai, ada kelompok berkepentingan yang akan merugi bila PPnBM mobil mewah naik. Karena menurut Harry, Indonesia adalah pasar kedua terbesar dunia dalam penjualan Lamborgini. 

Jika aturan ini berlaku, maka harga mobil mewah akan semakin mahal dan pembelian akan ikut berkurang. Sehingga dimungkinkan beberapa pihak akan rugi

[read more]
DPR Minta Program Mobil Murah Distop

Sumber : http://www.tempo.co/

Namun ada spesifikasi khusus dalam mobil tersebut yang harus dipenuhi, yakni kapasitas mesin 980-1200 cc, konsumsi bahan bakar paling sedikit 20 kilometer per liter, dan menggunakan merek Indonesia. Selain itu, mobil yang masuk skema LCGC diharapkan mengkonsumsi bahan bakar nonsubsidi. Tetapi tidak ada aturan yang melarang LCGC mengkonsumsi bahan bakar bersubsidi.

Evaluasi program LCGC diutarakan Menteri Keuangan Chatib Basri pada akhir pekan ketiga Maret 2014. Chatib mengirimkan surat kepada Kementerian Perindustrian untuk meninjau efektivitas penggunaan bahan bakar nonsubsidi dalam program mobil murah tersebut. (Baca : Aturan Tak Jelas, LCGC Habiskan BBM Bersubsidi ).

Wakil Ketua Komisi Anggaran DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan rencana evaluasi yang diajukan Chatib Basri menunjukkan dia bersikap konsisten terhadap anggaran subsidi BBM yang telah ditetapkan. Harry mengatakan pemerintah akan berhadapan dengan DPR jika mengizinkan penggunaan BBM bersubsidi untuk LCGC. "Itu berarti memancing perdebatan dengan DPR," katanya.

[read more]
Harry Harapkan Kementerian Pendidikan Usut Gejolak Umrah

Sumber : http://kepri.antaranews.com/

Anggota DPR daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau Harry Azhar Azis mengharapkan Kementerian Pendidikan Nasional mengusut gejolak di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) terkait keputusan rektor yang menskors Suradji dosen tetap kampus tersebut.

"Secara pribadi saya akan melaporkan permasalahan ini kepada Menteri Pendidikan agar dapat diselesaikan secara bijak dan tegas. Tidak baik jika gejolak di kampus itu dibiarkan berlarut-larut," katanya, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu.

Selain itu, tambahnya, permasalahan yang terjadi di UMRAH pascaputusan rektor juga akan disampaikan ke Komisi X DPR. Diharapkan, Komisi X DPR dapat mengambil sikap secepatnya agar penyelesaian permasalahan di kampus negeri itu tuntas.

"Permasalahan pendidikan ini merupakan wewenang Komisi X DPR, tetapi sebagai anggota DPR daerah pemilihan Kepri saya merasa perlu ikut serta membantu menyelesaikannya. Karena itu, saya secara pribadi akan membantu penyelesaiannya melalui jalur yang tepat," ujarnya.

[read more]
Penerimaan Pajak Belum Optimal

Sumber : http://www.dannydarussalam.com/

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menyebut, seharusnya saat ini angka tersebut berlipat ganda menjadi sekitar 25%, mengingat saat ini sudah menginjak 3 bulan pertama di 2014. “Ini sudah mulai mengikuti pola belanja, di awal tahun mengecil,” ujar Harry saat dihubungi KONTAN, Kamis (20/3).


Meski tren belanja akan membesar pada akhir tahun, Harry mengaku belum bisa memprediksi apakah hal serupa akan terjadi di penerimaan pajak. Pemerintah dinilai masih bisa berlindung dibalik argumen bahwa masih terlalu prematur untuk menakar kemampuan penerimaan pajak.

“Saat ini masih ada alasan, nanti kalau 6 bulan masih lambat, itu gawat,” papar Harry.


Politisi Partai Golkar tersebut menilai, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harusnya menafsirkan lambatnya penerimaan tersebut sebagai cambuk untuk menggenjot kinerjanya.


[read more]
Standar Nasional Indonesia Perdagangan Tekan Impor

Sumber : http://www.investor.co.id/

"Sebagai organisasi yang mengusung ekonomi kebangsaan, Hippi dalam berbagai aktivitasnya senantiasa memperjuangkan agar produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu menembus pasar luar negeri," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan bahwa defisit perdagangan berpeluang besar untuk terus melaju menjadi tren ke depan bila tidak ada upaya sistematis dari Kementerian Perdagangan untuk menekan laju impor.

"Kalau tidak ada upaya sistematis menekan impor, ini akan berpeluang jadi tren. Ini bukan sekadar sebuah siklus, indikator-indikator ekonomi kita menunjukkan kinerja ekspor kita belum mampu mengimbangi derasnya laju impor," ujar Harry Azhar Azis.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan diminta untuk serius menekan impor, antara lain dengan mencegah penyelewengan kuota impor.

[read more]
Govt told to step up tax collection on miners

Sumber : http://www.thejakartapost.com/

Harry Azhar Azis from the House of Representatives Commission XI overseeing financial affairs, said the Tax Directorate General needed to get a read on all the businesspersons working in the sector. 

“Older businesspersons have complained of being constantly chased by tax collectors while new players are left alone,” Harry said on Friday as quoted by kompas.com.

Taxes collected by the directorate in the first two months of this year amounted to only Rp 137.65 trillion (US$12.04 billion), or 12.4 percent out of a target of Rp 1.11 quadrillion.

Harry appreciated that the directorate had asked the Corruption Eradication Commission (KPK) to help it collect taxes from mining companies.

He said, however, that the move was not optimal because the KPK's main purpose was to take action against corruption.

[read more]
Sulitnya Berburu Pajak Nasabah Tajir

Sumber : http://ekonomi.inilah.com/

Wakil Ketua Komisi XI DPR asal Partai Golkar Harry Azhar Azis mengatakan, sangat sulit peluangnya. ‘’Kalaupun diberikan ijin itu, belum tentu perolehan pajak DJP bisa naik,’’ ungkap Harry.

Harry malah mengkhawatirkan terjadinya kekisruhan apabila DJP diberikan ijin untuk melongok rekening bank. Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, lembaga yang diperkenankan mengetahui rekening bank adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan).


‘’Kita juga khawatirkan potensi moral hazard. Misalnya, data perbankan itu kan bisa diselewengkan. Bagaimana jaminannya agar tak terjadi,’’ terangnya.


[read more]
Target Pajak 2014 Sulit Dicapai

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menilai DJP harus menggenjot sektor yang selama ini berpotensi menghasilkan banyak namun seret dalam realisasi semisal pertambangan. DJP diminta memetakan dengan baik para pelaku usaha sektor tersebut. "Pengusaha lama banyak mengeluh, mereka terus dikejar sementara yang baru dibiarkan," paparnya.

Harry mengapresiasi langkah DJP yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menagih pajak ke perusahaan pertambangan. Namun, langkah tersebut dinilai tidak maksimal sebab domain KPK ada pada penindakan korupsi.

Sementara, seringkali kasus pajak berkutat di upaya pelaku untuk menghindari pajak. Maka, pencegahan penyelewengan pajak dengan law enforcement lebih mendesak ketimbang menciduk koruptor.

[read more]
Apr 2014
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Agenda
Artikel
Visitor
Today : 112
Yesterday : 1812
This month : 32363
This year : 359436
All : 1536771
Terbaru