DR. HARRY AZHAR AZIS, MA | WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI I DPP GOLKAR 2009 - 2015
Populer dilihat
Situs lain
Menyempurnakan Pengelolaan Keuangan Negara

DPR ingin agar mekanisme penghargaan dan imbalan (reward and punishment) mulai diberlakukan pada 2011 untuk memastikan kinerja penyerapan anggaran. Bahkan perlu dibuat standar baku untuk penyerapan anggaran setiap triwulan.

“Sampai saat ini, kita tidak punya patokan rasio belanja per triwulan. Oleh karena itu, belanja negara masih menumpuk pada triwulan terakhir,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, di Jakarta, Senin (16/8).

Sampai semester I-2010, belanja negara tercatat 395,8 triliun rupiah atau 35,1 persen, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 372,9 triliun rupiah (37,3 persen).

“Sekarang sudah melewati semester I, seharusnya penyerapan anggaran minimal 54 persen. Namun sekarang sepertinya masih di bawah itu,” ujar Harry. Oleh karena itu, lanjut Harry, mulai 2011 perlu ada upaya yang lebih tegas dalam pengelolaan anggaran negara.

“Saya ingin mendorong agar dalam APBN 2011 terdapat pasal untuk kinerja penyerapan anggaran per triwulan. Jadi akan ada ukuran yang jelas bagi pemberian rapor merah bagi seorang menteri,” tegas dia.

Dalam setiap triwulan, tambah Harry, harus ada target penyerapan anggaran yang wajib dicapai. “Sebutlah 25 persen, dengan range 1-2 persen di bawah masih oke. Kalau ada instansi yang penyerapannya di atas 25 persen, itu beyond target dan harus mendapatkan reward,” kata dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan terus menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas belanja negara.

“Dalam rangka reformasi penganggaran, kita percepat pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja.

Dalam sistem penganggaran yang baru ini, kita tekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari setiap program atau kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas,” papar dia.

Reward and punishment, lanjut Yudhoyono, sebenarnya telah dilakukan pada 2010 yaitu terkait pelaksanaan stimulus fiskal 2009. “Kita juga telah mulai menerapkan kebijakan reward and punishment system berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja Kementerian Negara dan Lembaga.

Pada tahun ini, kita sempurnakan format rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara dan Lembaga,” kata dia. Reformasi pelaksanaan keuangan negara, tambah Yudhoyono, tentu tidak lepas dari kinerja birokrasi.

Oleh karena itu, agenda reformasi birokrasi akan terus dilaksanakan oleh pemerintah. “Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi ini, dalam RAPBN 2011 pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah,” kata dia.

Selain itu, menurut Yudhoyono, pemerintah juga akan terus memperbaiki kesejahteraan aparatur negara. “Pemerintah dalam 2011 berencana menaikkan gaji pokok PNS/TNI/Polri dan pensiun pokok sebesar rata- rata 10 persen.

Pemerintah juga tetap akan memberikan gaji dan pensiun ke-13,” kata dia. Melalui kebijakan ini, demikian Yudhoyono, penghasilan PNS dengan pangkat terendah meningkat dari 1,89 juta rupiah menjadi sekitar dua juta rupiah.

Bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya meningkat dari 2,49 juta rupiah menjadi 2,65 juta rupiah. Sementara bagi anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah, penghasilannya meningkat dari 2,5 juta rupiah menjadi 2,62 juta rupiah.


| Created by : Admin | Viewed : 747
Form Komentar
Name:
Email:
Display email Yes No
Homepage:
Subject:
Message:
Verification:
Jul 2014
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Agenda
Artikel
Visitor
Today : 658
Yesterday : 1504
This month : 29144
This year : 554554
All : 1731889
Terbaru